KLIKFLOBAMORA.COM – Di tengah usaha Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov. NTT) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT 2025, Kepala Balai Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (BP3MI NTT), Suratmi Hamida, S.Sos., menyarankan Pemerintah Provinsi untuk menargetkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu sumber PAD NTT.
Saran ini Ia sampaikan di ruang kerjanya, Senin, 08/09/2025 siang. Menurut Suratmi, target PAD NTT di tahun 2025 (Rp.2,8 Triliun) yang terbilang besar, harus disiasati dengan cara memaksimalkan potensi SDM NTT, khususnya ketersediaan SDM tenaga kerja migran di wilayah NTT yang menurutnya melimpah.
“Jadi kita di NTT ini tenaga kerja yang tersedia sangat melimpah. Satu-satunya kekurangan kita adalah kompetensi. Nah, pemerintah harus melihat cela ini untuk meningkatkan sumber pendapatan bagi kita,” ungkap Suratmi.
Suratmi melanjutkan, pemerintah harusnya mengambil peluang ini dengan cara mempersiapkan calon pekerja migran secara baik, dan mengirim mereka ke luar negeri demi memenuhi permintaan kebutuhan tenaga kerja di luar negeri.
Ia mengaku saat ini di NTT, masih perusahan swasta yang jelih melihat celah ini, sementara pemerintah belum sepenuhnya memaksimalkan peluang besar seperti ini untuk membantu meningkatkan PAD NTT.
“Saat ini hanya perusahan swasta yang bergerak pada celah ini. Jujur, hanya Pak Paul Liyanto yang bergerak mempersiapkan tenaga kerja migran untuk dikirim ke luar negeri. Padahal jika pemerintah mau bergerak, sudah pasti akan ada pendapatan yang diperoleh dari sektor ini,” jelas Suratmi.
Ia berasumsi, jika per kepala diambil keuntungan Rp.10 Juta (sesuai prosedur perusahan penyuplai tenaga kerja), maka pendapatan yang bisa diperoleh Pemprov dari mempersiapkan dan mengirim tenaga kerja migran ke luar negeri akan sangat besar.
Namun sayangnya, menurutnya lagi, pemerintah saat ini masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dan lain-lain, dan belum secara serius memperhatikan pembangunan Sumber Daya Manusia NTT untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di luar negeri.
“Ini penting. Kalau mau PAD NTT besar yah kita perbaiki Sumber Daya Manusia kita. Saat ini di NTT ada ribuan tenaga kerja yang masih berpendidikan kurang, sehingga pemerintah perlu membuat pelatihan bagi mereka agar nantinya di luar negeri, mereka bisa memperoleh upah yang layak sehingga memberi sumbangsih yang signifikan bagi PAD kita,” lanjutnya.
Lanjut Suratmi lagi, persiapan berupa pelatihan bagi para tenaga kerja ini perlu karena di luar negeri, seperti Jepang, Korea, dan Jerman, yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang selain bisa bekerja (kesiapan fisik), mereka juga harus punya kemampuan lain seperti menguasai bahasa asing atau minimal bahasa inggris (kesiapan otak).
“Jadi pemerintah harus ambil alih pengiriman tenaga kerja migran yang sudah dipersiapkan kepada perusahan-perusahan luar negeri yang membutuhkan, supaya pemerintah bisa ambil fee dari situ untuk PAD. Jangan hanya pihak swasta saja yang mempersiapkan lalu mengirim ke luar negeri. Nanti kita (pemerintah) hanya bisa cuci piring di rumah sendiri, sementara keuntungan ada pada pihak swasta,” tegasnya.
Untuk itu, Ia meminta kepada Pemerintah Provinsi dan juga Kepala Daerah di NTT agar bisa lebih serius membenahi sektor SDM (tenaga kerja migran) dan mengambil kebijakan sebagai penyuplai tenaga kerja ke luar negeri, karena keuntungan yang bisa diperoleh dari sektor SDM sangatlah besar.
Belum lagi, beberapa bulan lalu sudah disepakati MoU antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan Pemprov NTT terkait pekerja migran di NTT, yang diikuti komitmen BP2MI untuk menghadirkan Migran Center dan Class of Migran di daerah untuk mendekatkan pelayanan informasi, memberikan pelatihan dan persiapan kerja bagi para calon pekerja migran. ***
Penulis: Don Bosko Beding
