KLIKFLOBAMORA.COM– Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Daniel Tonu, SE., M.Si., tegas menghimbau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur (Kadis P&K NTT), agar lebih bertanggung jawab dalam menegakkan keterbukaan informasi publik.
Himbauan ini disampaikan pada Jumat, 18/07/2025, menyusul keluhan dan laporan masyarakat tentang dugaan penyelewengan dana BOS dan IPP (Iuran Partisipasi Pendidikan) di beberapa Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di NTT belakangan ini.
“Ada sejumlah laporan dan keluhan dari masyarakat terkait dana BOS dan Iuran Partisipasi Masyarakat, seperti di SMAN 9 Kupang, SMKN 2 Kupang, SMAN 5 Kupang, dan sejumlah SMA dan SMK di NTT, ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan pengelolaan dan penggunaan,” ungkap Daniel.
Menurut Daniel, Dana BOS yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Iuran Partisipasi Pendidikan yang dihimpun melalui komite sekolah, sudah seharusnya dikelola secara terbuka dan penuh tanggung jawab agar bisa mencegah adanya potensi penyalahgunaan keuangan publik.
Untuk itu Daniel menuntut agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT segera mengambil langkah-langkah transparansi dengan membuka akses informasi terkait laporan penggunaan dana BOS dan iuran masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian publik.
“Kami menghimbau pimpinan Dinas Pendidikan untuk segera meningkatkan akuntabilitas dan transparansi guna menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pendidikan di NTT,” tegas Daniel.
Selain itu, Daniel juga meminta adanya penguatan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang melibatkan peran serta masyarakat dan komite sekolah secara aktif dan terbuka agar tidak terjadi penyelewengan yang merugikan seluruh elemen pendidikan.
Ia berharap, Gubernur dan Dinas Pendidikan NTT segera merespon himbauan ini dengan segera melakukan audit penggunaan dana serta melapirkan hasilnya kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Kami berharap segera mengambil langkah konkret dengan membuat regulasi atau kebijakan yang mengatur pendanaan pendidikan SMA, SMK, dan SLB secara khusus. Pendanaan ini sangat penting untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan dan menjawab tantangan dalam pendidikan di NTT,” tegasnya. ****
Penulis: Don Bosko Beding
