Mekeng Dukung Putusan MK Terkait Penghapusan Pensiunan Seumur Hidup Bagi Pejabat Negara

KLIKFLOBAMORA.COM — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mechias Markus Mekeng, M.H., mendukung penuh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan uang pensiunan seumur hidup bagi pejabat negara, termasuk anggota DPR.

Dukungan ini disampaikan Mekeng pada Senin (06/04/2026), usai MK memutuskan penghapusan skema pensiunan seumur hidup bagi anggota DPR dan pejabat tinggi negara melalui putusan inkonstitusional bersyarat pada Maret 2026 lalu.

“Putusan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam sistem keuangan negara,” pungkas Mekeng.

Bagi Mekeng, sudah terlalu lama negara membebani keuangan publik untuk membayar pensiun seumur hidup kepada para pejabat yang masa jabatannya hanya hitungan tahun, sementara banyak rakyat yang berjuang untuk mendapatkan jaminan hidup yang layak.

Bagi Mekeng, dua hal tersebut menjadi kontradiksi dan ironi yang tidak bisa terus dipertahankan. Untuk itu Mekeng juga berharap kebijakan ini tidak berhenti hanya pada anggota DPR saja, tetapi berlaku juga untuk direksi BUMN, duta besar, hingga kepala daerah. Prinsipnya, keadilan harus berlaku menyeluruh tanpa tebang pilih.

“Bupati, gubernur, menteri, dubes, itu kan nggak perlu dikasih pensiun, kecuali dubes yang memang berasal dari birokrat ASN, mereka punya hak,” ungkapnya.

Mekeng menjelaskan, yang paling layak mendapat pensiunan adalah mereka yang bekerja dalam senyap, menghadapi risiko, tekanan, dan pengabdian jangka panjang hingga 30 bahkan 40 tahun, seperti ASN, TNI, dan POLRI.

“Mendingan uang pensiunan itu dikasih kepada ASN (TNI/POLRI). Ya, kalau menurut saya ini sebagai bentuk keadilan lah ya. Masa ada orang baru kerja satu tahun atau dua tahun dapat pensiun,” ucapnya.

Oleh karena itu bagi Mekeng, negara wajib hadir untuk mereka mengingat pengorbanan, dedikasi, dan loyalitas mereka terhadap bangsa dan negara sehingga sepatutnya mendapatkan penghargaan yang adil.

Mekeng juga berharap, agar kedepannya kebijakan keuangan negara semakin berorientasi pada keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada mereka yang benar-benar telah berkontribusi besar bagi bangsa,” pungkasnya. ***