Pemerintah Fokus Bangun Huntap Bagi Korban Bencana Erupsi dan Korban Konflik Sosial di Flotim

KLIKFLOBAMORA.COM – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi NTT, Kamis (22/5/2025) di Ruang Rapat Gubernur NTT.

Rakor yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto itu, dihadiri juga oleh Sekda Provinsi NTT Kosmas D. Lana, Bupati Flotim Antonius Doni Dihen, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan, Perwakilan Forkopimda NTT, Pimpinan Perangkat Daerah terkait, serta Mitra Kerja terkait.

Fokus perhatian dalam rakor tersebut, yakni terkait penanganan lebih lanjut melalui pembangunan Hunian Tetap (Huntap) serta Hunian Sementara (Huntara) bagi para korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, dan Konflik Sosial di Adonara.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena dalam sambutannya pada rakor tersebut mengapresiasi perhatian dan kepedulian pemerintah pusat khususnya BNPB terhadap penanganan pasca bencana bagi para korban bencana di NTT.

Melki mengatakan, kehadiran Kepala BNPB beserta rombongan ini memperlihatkan kepedulian yang sangat besar terhadap penanganan bencana di Provinsi NTT, sehingga atas nama pemerintah provinsi NTT, Melki menyampaikan terimakasih.

“Sejak kejadian Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki pada tanggal 23 Desember 2023 silam, kami sungguh merasakan pemerintah pusat begitu responsif, memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejadian bencana alam Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki. Mulai Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan jajaran Menteri/pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih,” ungkap Melki.

Disebutkan Gubernur Melki Laka Lena, kegiatan Rakor bersama Pemerintah Daerah untuk Penanganan Darurat Erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki-Laki yang dilaksanakan ini memperlihatkan komitmen, dan semangat kolaborasi yang begitu kuat.

“Kegiatan hari ini bagi kami bukan hanya sekadar rapat bersama untuk mencari jalan keluar penanganan dampak bencana erupsi gunung berapi Lewotobi, tetapi ini merupakan satu bentuk empati, kepedulian dan bentuk dukungan nyata yang memberikan kekuatan dan peneguhan moril kepada masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi,” sebut Melki.

Atas kerja keras semua pihak dalam proses penanganan bencana bersama pemerintah daerah dalam proses penanganan bencana, Melki memberikan apresiasi.

“Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan dedikasi luar biasa yang telah ditunjukkan oleh BNPB, anggota TNI dan Polri, serta kementerian dan lembaga yang terkait. Dengan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, TNI AD memimpin pelaksanaan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dengan cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab,” ucapnya

Lanjut Melki, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah pusat juga terus berkomitmen untuk menyelesaikan  proses pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, karena ini menjadi prioritas ke depan.

“Kita juga tidak melupakan saudara-saudari kita yang menjadi korban konflik sosial  di beberapa wilayah Kabupaten Flores Timur.  Mereka juga kehilangan tempat tinggal dan rasa aman. Oleh karena itu, pembangunan hunian bagi korban konflik sosial juga menjadi bagian dari agenda besar pemulihan sosial dan rekonsiliasi yang kita dorong bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan, sepanjang tahun 2025, terdapat 1.119 kasus bencana alam yang terjadi di Indonesia.

“Sebenarnya NTT sendiri bukan provinsi dengan jumlah  bencananya yang banyak. NTT itu relatif tidak terlalu menonjol kecuali ada bencana besar yang tidak diprediksi sebelumnya, seperti contoh badai Seroja yang terjadi beberapa tahun lalu,” kata Kepala BNPB.

Kepala BNPB mengatakan khusus aktivitas erupsi Gunung Lewotobi yang terjadi terus hingga kini, maka masyarakat setempat oleh pemerintah dilakukan relokasi ke daerah yang dianggap aman dengan radius minimal 5 kilometer dari Gunung tersebut.

“Dan untuk kita ketahui, bahwa selama 20 tahun terakhir, Gunung Lewotobi Laki-Laki maupun Lewotobi Perempuan tidak ada aktivitas. Namun mulai aktif lagi pada tahun 2023, 2024, dan 2025 sehingga mengalami kenaikan status level awas, dan masyarakat terpaksa harus kita ungsikan dengan radius yang aman,” urai perwira tinggi TNI bintang dua tersebut.

Ia menyebutkan ada 2.771 jiwa / 754 KK jumlah total pengungsi yang melakukan pengungsian secara mandiri. Dan ada sebanyak 1.336 jiwa atau 411 KK yang hingga kini masih menghuni empat pos pengungsian. Sehingga ia menegaskan hal tersebut perlu penanganan yang lebih cepat lagi, tidak boleh lambat.

Oleh karenanya pembangunan Huntara terus dilakukan di lapangan. Namun, prioritas dan perhatian utama pemerintah tetap pada proses pembangunan Huntap yang merupakan rencana jangka panjang bagi kehidupan para korban, sehingga tidak ada persoalan dikemudian hari.

“Sekalipun ada hunian sementara yang sudah kita bangun, namun bangunan itu sifatnya hanya sementara, hanya beberapa bulan saja. Sehingga, kondisi itu tidak bertahan lama. Prioritas kita jelas membangun Hunian Tetap bagi masyarakat korban bencana, karena itu hak hidup mereka. Maka dari itu saya minta jajaran Pemda berkoordinasi bersama Kementerian terkait untuk bantu bereskan terkait lahan, supaya cepat kita bangun dan bereskan segera dalam waktu dekat,” tegasnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah akan segera membangun hunian tetap untuk para pengungsi Gunung Lewotobi Laki-laki, di Noboleto, yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.

“Pembangunan Huntap di Noboleto akan segera dilakukan karena di sana tidak ada persoalan lahan, dan sudah clear. Pemda Flotim sudah sepakat dengan masyarakat dan akan melakukan ganti rugi lahan dalam waktu dekat serta sedang proses SK penetapan lokasi. Nanti masing-masing pihak segera mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Kementerian PUPR akan membangun akses jalan di wilayah tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman akan urusi pembangunan rumah dan lingkungannya, juga dukungan dari PLN, ATR / BPN sudah siap,” ucapnya.

“Pemerintah juga mendorong relokasi mandiri dari masyarakat korban bencana. Beberapa warga yang memiliki lahan sendiri dan akan membangun rumah secara mandiri akan kami dukung penuh,” jelas Kepala BNPB.

“Untuk Adonara, Huntap juga akan kami prioritaskan. Tolong Pemda dan berbagai pihak sampaikan ke masyarakat agar jangan kawatir,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kepala BNPB menegaskan untuk selalu memantau pasokan logistik para pengungsi agar jangan sampai kekurangan.

“Untuk kebutuhan logistik agar dipantau terus. Jika ada perubahan disampaikan oleh Pemda segera, jangan sampai kekurangan. Jangan sampai kesulitan air juga. Sudah ada beberapa bantuan sumur bor, kalau masih kurang nanti dicek untuk dibantu lagi di lapangan,” ucapnya.

Lanjut lagi, besar harapan kita semua agar semuanya cepat pulih, agar masyarakat cepat hidup normal, produktif lagi dan bisa hidup sejahtera. ***