KLIKFLOBAMORA.COM – Tim Penilai Kinerja Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Provinsi NTT, telah membacakan hasil penilaian terhadap 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Tenggara Timur, Jumat, 23/5/2025 bertempat di Hotel Harper, Kupang.
Hasil penilaian tersebut berdasarkan arahan dari Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, dan atas hasil review dari dokumen laporan kabupaten/kota se-NTT yang telah diunggah melalui website Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selain itu penilaian juga berdasarkan klarifikasi atas hasil penilaian awal dan penjelasan atas pertanyaan tim penilai serta bukti-bukti administratif dari setiap aksi yang sudah diunggah ke website Kemendagri.
Atas dasar kriteria penilaian tersebut, sebagaimana terlampir dalam berita acara yang dibacakan, tim penilai melakukan peringkat berdasarkan hasil penilaian dan menentukan 10 besar Kabupaten/Kota yang berprestasi dalam penurunan stunting.
Kabupaten/Kota yang masuk 10 besar, diantaranya, Kabupaten Ende, Kabupaten Belu, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten TTU, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Manggarai Timur.
Rencananya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, akan menyampaikan hasil penilaian terhadap pelaksanaan kinerja penurunan stunting ke para pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-NTT dalam rapat kerja bersama para bupati pada bulan Juli 2025 mendatang.
Diharapkan, dengan hasil penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di Provinsi NTT ini, akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun 2025 dan tahun-tahun mendatang.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Provinsi NTT, Johni Asadoma, dalam pidato saat membuka kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintah Kab./Kota dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Provinsi NTT, Rabu (21/5) mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting.
Menurut mantan Kapolda NTT itu, masalah stunting harus diatasi secara serius mengingat persoalan ini tidak hanya terkait dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut pendidikan, infrastruktur, sosial, serta budaya masyarakat.
“Kita harus bekerja bersatu, terpadu dan kolaboratif. Bukan hanya pemerintah, tapi juga tokoh agama, akademisi, tokoh masyarakat, dan semua pemangku kepentingan. Ini adalah perjuangan kita bersama demi masa depan anak-anak NTT,” tegas Johni dalam pidatonya.***
Penulis: Don Bosko Beding
