KLIKFLOBAMORA.COM– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama CIFOR- ICRAF Indonesia menggelar Lokakarya Sosialisasi Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau sekaligus meluncurkan Sistem Informasi Perhutanan Sosial (SIPOPS), Rabu, 27/08/2025, bertempat di Hotel Harper, Kupang.
Kegiatan ini menjadi momentum penting mendorong arah pembangunan NTT yang berkelanjutan serta sejalan dengan visi RPJPD 2025-2045, yaitu Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan, guna mewujudkan Indonesia Emas di 2045 nanti.
Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari komitmen Pemprov NTT mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau, sehingga pengembangan sektor berbasis sumber daya terbarukan, seperti di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan serta turunannya, memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.
Untuk itu melalui komitmen dan kolaborasi multipihak bersama mitra pembangunan, Pemerintah Provinsi NTT telah menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau atau Green Growth Palan (GGP), sebagai pedoman penyeimbang pembangunan dan pelestariaan alam, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh ICRAF Indonesia.
Hal ini dipertegas oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Lana Lena dalam sambutannya yang dibaca oleh Dr. Ir. Alfonsus Thedorus, MT., Kepala BAPPERIDA Provinsi NTT, yang menyatakan dokumen rencana pembangunan ekonomi hijau di NTT harus dijadikan acuan agar tercipta NTT yang mandiri, maju, dan berkelanjutan
“Dalam mengimplementasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk mewujudkan NTT yang mandiri, maju, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045, dokumen ini menjadi penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Timur, baik pemerintah, investor, masyarakat maupun mitra,” tegas Gubernur Melki.
Hal ini tentu berkaitan dengan tantangan serius dari dampak perubahan iklim, degradasi lingkungan serta rendahnya nilai tambah sektor pertanian bagi semua pihak dalam implementasi ekonomi hijau yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sependapat dengan Gubernur Melki, Direktur CIFOR-ICRAF, Andree Ekadinata mengungkap, rencana pembangunan ekonomi hijau jangka panjang di NTT diharapkan akan berdampak pada ekonomi NTT, khususnya pada sektor pertanian.
“Dalam dokumen ini salah satu titik beratnya adalah bagaimana memastikan sektor pertanian bisa menjadi tulang punggung ekonomi yang kuat,” pungkasnya.
Ia menjelaskan, ICRAF dan Pemerintah NTT akan melihat apa saja komoditas unggulan di NTT, Dan kemudian mencoba meningkatkan produktivitasnya, menjaga rantai nilai dan akses ke pasar sehingga komoditas ini punya harga yang baik, diproduksi dengan baik, dan dihasilkan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.
Sementara itu Kepala BAPPERIDA Provinsi NTT, Dr. Ir. Alfonsus Thedorus, MT menjelaskan, berkaitan dengan pembangunan ekonomi hijau, ketersediaan bentangan lahan serta sumber daya alam di NTT mencukupi sehingga bisa diolah guna membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia, dan lebih khusus di NTT.
“NTT ini punya sumber daya alam yang luar biasa. Sekarang bagaimana teman-teman di kabupaten melakukan apa dengan seluruh bentang lahan yang kita miliki. Kita manfaatkan semua bentang lahan kita, sesuai dengan arahan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, saat ini sektor pertanian, perikanan, dan peternakan menjadi penyumbang PAD terbesar di NTT karena mampu memiliki presentase mencapai 30%. Menurutnya, apabila pembangunan ekonomi hijau dilakukan secara masif di seluruh bentangan lahan tersebut, maka dapat mendorong ekonomi NTT pada sektor pertanian yang lebih ramah lingkungan. ***
Penulis: Don Bosko Beding
