KLIKFLOBAMORA.COM – Rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menggelar Retret Kepemimpinan Strategis bagi 677 pejabat struktural eselon II, III, dan IV pada bulan September dan Oktober, menuai ragam tanggapan dari publik.
Kegiatan yang akan dilangsungkan di Kampus Politeknik Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAM RI) Ben Mboi, Atambua, Kabupaten Belu itu, menjadi sorotan publik setelah diketahui alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut mencapai angka Rp.1 Miliar.
Lantas, publik pun bertanya-tanya apa manfaat dari kegiatan tersebut sehingga sampai menelan dana miliaran rupiah?
Menanggapinya, Pemprov NTT melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang juga selaku Ketua Panitia Penyelenggara Retret Kepemimpinan Strategis, Yosef Rasi, menegaskan bahwa kegiatan digelar untuk memperkuat kualitas birokrasi.
Dikatakan Rasi, kegiatan tersebut sejatinya menjadi penting karena substansi dari kegiatan ini mencakup soliditas, disiplin dan kinerja birokrasi ditengah pembangunan NTT yang penuh dengan berbagai tantangan.
“Retret ini bukan sekadar meniru daerah lain. Substansinya adalah memperkuat soliditas, disiplin, dan kinerja birokrasi agar mampu menjawab tantangan nyata pembangunan NTT,” tegas Rasi, Senin (22/9/2025), di Kupang.
Ia melanjutkan, Retret yang digelar ini merupakan hasil refleksi dan evaluasi Gubernur Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoam, terhadap kinerja birokrasi selama 6 bulan awal masa kepemimpannya.
Menurut Yosef, dipilihnya UNHAN sebagai tempat pelaksanaan kegiatan karena relevan dengan kebutuhan daerah, yang mana model pendidikan vokasi yang diterapkan kampus UNHAM bisa diadaptasikan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
Terkait dengan alokasi dana yang mencapai angka Rp. 1 Miliar, Rasi mengatakan dana tersebut digunakan untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, dan narasumber.
“Tidak ada uang saku bagi peserta. Bahkan peserta dari cabang dinas dan UPTD di luar Pulau Timor menanggung sendiri biaya perjalanan ke Kupang,” ujar Yosef.
Menanggapi kritik publik, Yosef menegaskan bahwa retret kepemimpinan bukan pemborosan anggaran, karena bagian dari investasi sumber daya manusia.
“Ini adalah investasi sumber daya manusia. Justru kegiatan ini memperkuat fokus pelayanan masyarakat agar semakin optimal,” ucapnya.
Ia menambahkan, kritik masyarakat tetap akan dijadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan serupa di masa depan semakin transparan, akuntabel, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat NTT.
Di tengah tuntutan publik terhadap pelayanan publik yang cepat dan efektif, langkah memperkuat kepemimpinan birokrasi menjadi taruhan penting, sehingga Retret ini menjadi momentum konsolidasi arah pembangunan yang berujung pada perubahan nyata di lapangan.
Selain itu Retret itu juga dipandang sebagai investasi dalam bentuk peningkatan kapasitas aparatur yang benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Ia menjelaskan lebih lanjut, selama Retret, peserta diwajibkan menyusun dan mendiskusikan rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan dijalankan setelah kegiatan selesai.
Rencana aksi itu diarahkan pada percepatan pencapaian visi-misi gubernur dan wakil gubernur, termasuk strategi meningkatkan PAD yang ditargetkan menyentuh angka Rp.2,8 Triliun pada 2026.
Kegiatan ini juga dirancang memberi dampak nyata bagi masyarakat, antara lain melalui bakti sosial dan bantuan kepada warga sekitar. Selain itu, ada multiplier effect bagi ekonomi lokal karena peserta akan menggunakan jasa transportasi, konsumsi, dan membeli produk UMKM setempat.
Sebagai tambahan, peserta Retret berasal dari unsur pimpinan di setiap unit dan sub-unit organisasi pemerintah provinsi. Mereka akan dibekali materi kepemimpinan, bela negara, hingga praktik baik pembangunan dari sejumlah narasumber, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Tinggi, serta Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Bali. ***
Penulis: Don Bosko Beding
